Pengertian MPK
MPK, singkatan dari Majelis Permusyawaratan Kelurahan, adalah lembaga yang berperan penting dalam pemerintahan kelurahan. MPK merupakan wadah bagi warga kelurahan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pelayanan di wilayah kelurahan.
Tugas MPK
Tugas utama MPK adalah menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat di kelurahan. Beberapa tugas MPK antara lain:
1. Mengajukan usulan program dan kegiatan pembangunan kelurahan kepada pemerintah daerah.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di kelurahan.
3. Menyelenggarakan musyawarah kelurahan untuk membahas permasalahan dan menentukan langkah-langkah penyelesaiannya.
4. Mengkoordinasikan kegiatan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. Membantu penyelesaian permasalahan masyarakat dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan lingkungan.
6. Mempromosikan partisipasi aktif warga dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di kelurahan.
7. Menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah.
8. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran kelurahan.
9. Mendorong terciptanya kerjasama yang baik antara warga, lembaga kemasyarakatan, dan pemerintah kelurahan dalam membangun kelurahan yang lebih baik.
10. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, budaya, dan olahraga yang dapat mempererat kebersamaan warga kelurahan.
Wewenang MPK
MPK memiliki sejumlah wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah. Beberapa wewenang MPK antara lain:
1. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian lurah kepada pemerintah daerah.
2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian staf kelurahan kepada lurah.
3. Mengusulkan penetapan peraturan kelurahan dalam batas kewenangannya.
4. Menerima, mengolah, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat kelurahan.
5. Mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di tingkat kelurahan.
6. Mengawasi penggunaan anggaran kelurahan.
7. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di kelurahan.
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang MPK kepada pemerintah daerah.
Wewenang-wewenang ini memberikan kekuatan kepada MPK untuk berperan aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di kelurahan. Dengan adanya MPK, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan kelurahan dapat meningkat.
Kesimpulan
MPK memiliki tugas dan wewenang yang penting dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di kelurahan. Melalui tugasnya, MPK berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat di kelurahan. Sementara itu, melalui wewenangnya, MPK dapat mengusulkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan program, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, MPK memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan.